JAKARTA, SUARAKALTIM.com – Eggi Sudjana menyebut bahwa ‘Presiden bikin rakyat miskin’ dalam ceramahnya. Mengenai pernyataan kadernya itu, PAN enggan memberikan komentar.
Menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, pihaknya belum melihat secara utuh pidato yang disampaikan Eggi, sehingga belum bisa berkomentar.
Namun, mereka menegaskan soal kesenjangan yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Mulai dari kesenjangan ekonomi hingga teknologi.
“Saya tidak bisa mengomentari itu karena saya belum melihat pidato utuh Kang Eggi. Tetapi kalau bicara ekonomi, untuk kesenjangan masih menjadi problem terbesar. Ada kesenjangan ekonomi, sospol, teknologi. Saya sampaikan permasalahan dari kesenjangan,” tutur Eddy, Minggu (15/4/2018), dilansir detik.com.
Eddy juga menyebutkan bahwa ia belum bisa memastikan apakah rakyat Indonesia makin miskin selama pemerintahan Jokowi, atau malah sebaliknya. Ia menekankan soal masalah kesenjangan yang terjadi.
“Saya belum bisa komentar, jangan sampai bicara tanpa ada. Harus ada data yang saya baca. Tetapi intinya sekarang masalah kesenjangan masih tetap terasa dan perlu dibenahi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Eggi memberikan ceramah mengenai presiden yang menyebabkan rakyat semakin miskin. Hal ini karena sumber daya alam Indonesia telah dikuasai oleh pihak asing.
Oleh karena itu, Eggi mengingatkan agar masyarakat tak salah pilih seorang pemimpin di tahun politik kali ini.
“Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera,” tutur Eggi saat memberi ceramahnya di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4/2018) pagi.
Sementara itu, Eggi menegaskan bahwa ceramahnya itu tak cuma menyasar Presiden, tapi juga DPR.
“Jadi yang pertama statement saya yang membuat ‘presiden yang membuat rakyat miskin’ itu bersama DPR. Kenapa? Karena menurut UUD ’45 pasal 5 ayat 1, Presiden itu membuat hukum bersama DPR,” katanya.
Eggi juga mengatakan, presiden yang dimaksud bukan hanya Jokowi. Presiden yang dimaksudnya adalah Presiden Soekarno hingga Jokowi.
“Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural,” tegasnya.
sk-005
