Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Azhar Simanjuntak berbicara kepada awak media saat datang ke lokasi debat kedua capres, di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. TEMPO/Syafiul Hadi
JAKARTA, www.suarakaltim.com-Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, membeberkan alasan Prabowo menyebut dirinya sebagai nasionalis dan patriotik di segmen pamungkas debat capres Ahad malam kemarin. Prabowo saat itu menanggapi tudingan lawan debatnya, Joko Widodo atau Jokowi, mengenai tanah yang dia miliki di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah seluas ratusan ribu hektare.
“Kenapa Pak Prabowo sebutkan ‘saya patriotik saya nasionalis’ terkait dengan tuduhan beliau (Jokowi) menguasai ribuan lahan di Kalimantan Timur dan juga Aceh Tengah? Saya berikan contoh, hari ini saya dikontak oleh teman-teman dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh Tengah,” kata Dahnil di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 18 Februari 2019.
“Mereka menyatakan ‘mas kami ini marah, kami kecewa dengan statement dan tuduhan Pak Jokowi’. Kenapa? Karena bagi mereka justru tanah yang di HGU-kan kepada pak Prabowo itu digunakan sepenuhnya untuk masyarakat, kombatan-kombatan GAM di Aceh itu banyak memanfaatkan tanah-tanah itu atas izin Pak Prabowo.”
Menurut Dahnil, Prabowo punya kontribusi besar terhadap rekonsiliasi melalui pendekatan-pendekatan ekonomi seperti itu. “Jadi teman-teman kombatan Aceh itu merasa terbantu dengan lahan yang di HGU-kan kepada Pak Prabowo. Ingat, itu bukan milik Pak Prabowo, tapi beliau malah membayar, kira-kira begitu,” tutur Dahnil.
Soal lahan HGU Prabowo di Kalimantan Timur, Dahnil mengatakan mantan menantu presiden Soeharto itu telah berjuang dan bertarung melawan Churchill Mining, perusahaan tambang asal Inggris. Dahnil menuturkan Prabowo hingga harus bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memastikan lahan tambang itu diperoleh dan dikelola pengusaha lokal.
“Yang dipertahankan Pak Prabowo adalah dignity, martabat sebagai anak bangsa,” ujar Dahnil. “Jadi kalau kemudian tindakan Pak Prabowo itu dicibir oleh Pak Jokowi, saya ndak tahu harus mengungkapkan kalimat seperti apa.”
Persoalan tanah ini mencuat pada segmen ketiga debat capres. Awalnya Prabowo mempertanyakan pembagian sertifikat tanah selama era pemerintahan Jokowi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Jokowi memang telah membagikan 5 juta sertifikat tanah kepada warga. Prabowo tak setuju dengan sikap pemerintahan Jokowi membagikan sertifikat tanah tersebut. Menurut Prabowo, pembagian sertifikat itu merupakan hal yang sia-sia karena jumlah rakyat semakin banyak, sedangkan jumlah tanah tak bertambah.
Menjawab pertanyaan ini Jokowi menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Jokowi pun mengisyaratkan kepemilikan tanah Prabowo tersebut terjadi pada masa pemerintahan yang lalu. “Hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya,” katanya.
Di segmen terakhir Prabowo mengklarifikasi bahwa tanah seluas itu berstatus HGU (Hak Guna Usaha). Prabowo juga mengaku rela jika sewaktu-waktu negara ingin mengambil kembali tanah tersebut. Namun, Prabowo mengimbuhkan lagi, tanah itu lebih baik dia yang mengurus ketimbang dikelola oleh pihak asing. “Lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. RMOL
