SUARAKALTIM.COM – Konflik antar parpol pendukung Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) masih berlanjut. Setelah PSI vs PDIP dan Partai Golkar vs Nasdem berseteru, kini giliran PPP dan PKB berseteru kasus jual beli jabatan yang dilakukan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Konflik parpol pengusung Jokowi ini dinilai akan mempengaruhi elektabilitas paslon Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pernyataan Ketua Umum PSI tersebut menjadi batu sandungan buat partai-partai lain di koalisi Jokowi-Maruf. Ujung-ujungnya mengganggu Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019,” kata pengamat politik senior Siti Zuhro di Jakarta.
Hal senada disampaikan pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin, menurutnya, pertikaian internal kubu Jokowi sebenarnya sudah bisa ditebak karena adanya perbedaan ideologi dan kepentingan pragmatis dalam perebutan sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi. Cepat atau lambat pertikaian tersebut menjadi bom waktu yang meledak ke permukaan.
Selain itu, kata Aminudin, ada kecaman dari Nasdem kepada PKB yang diwakili Effendy Choiri yang menuduh Muhaimin Iskandar serakah karena meminta jatah 10 menteri pada Jokowi jika menang Pilpres 2019. “Ini belum lagi tuduhan Akbar Tanjung selaku senior Golkar yang menuduh Nasdem melakukan kejahatan pada Golkar,” ujarnya.
Lebih lanjut Aminudin mengatakan, dalam koalisi Jokowi hanya berpikir yang penting tidak merugikan dia. Psikologi seseorang pemimpin bisa dilihat dari pernyataan, tindakan dan keputusannya. Pernyataan Jokowi yang paling sering muncul adalah: “Bukan urusan saya”. Jadi tipe kepemimpinan Jokowi termasuk Laissez-faire (bahasa Prancis yang berarti “biarkan terjadi”). Istilah ini berasal dari diksi Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke 18.
Pada minggu lalu, PSI secara gamblang melontarkan sindirannya kepada parpol berlabel nasionalis pendukung Perda Syariah. Dalam acara Festival 11 PSI di Medan, belum lama ini, Ketua Umum PSI Grace Natalie menyayangkan sikap PDIP dan Golkar yang terlibat dalam pengesahan 443 Perda Syariah di Indonesia. Hal itu dirujuk dari hasil penelitian yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University.
“Bagaimana mungkin disebut partai nasionalis, kalau diam-diam menjadi pendukung terbesar Perda Syariah?” ujar Grace.
Karuan saja PDIP berang dengan pernyataan Grace tersebut. “PSI kurang informasi, kami telah mampu menyelesaikan beberapa masalah di masyarakat. Kami tidak hanya memberi apresiasi, tetapi melakukan implementasi sampai akar rumput,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno.
BACA :
PDIP Sesalkan Ketua Umum PSI, Serangan dari Koalisi Sebagai penghianatan
Politikus PDIP Masinton Pasaribu juga berang dengan pernyataan Grace tersebut. Dia meminta PSI sebagai partai baru tidak mengajari PDIP tentang hal-hal yang ideologis.
“Kami sudah diuji waktu dan sejarah soal ideologi. Jadi odong-odong jangan ajari truk juggernaut berlari,” ucap Masinton di Resto Ajag Ijig, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, partainya sudah melewati berbagai macam badai sejarah dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Karena itu, PSI tidak usah menggurui PDIP. “Kalau untuk keberpihakan secara ideologi, dia (PSI) enggak ada apa-apanya kalau dalam konteks memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan pluralisme, dan kebhinekaan,” tegasnya.
Juru Bicara PSI Rian Ernest membantah pernyataan Hendrawan kalau partainya minim informasi. Sebab Perda Syariah, kata Ernest, memang dibentuk untuk kepentingan mayoritas dan mengenyampingnkan hak minoritas.
“Lalu, bagaimana dengan fakta bahwa PDIP terlibat aktif mengesahkan Perda Syariah? Bentuk nyata peraturan mayoritas di atas minoritas. Publik yang rindu partai nasionalis sejati sudah tidak akan puas diberikan jawaban ngawang seperti ‘pembumian gagasan’,” tutur Rian pada media Rabu, 12 Maret 2019.
PPP VS PKB
Perseteruan sengit juga terjadi antara PPP dan PKB. Pasalnya, anggota Dewan Syura DPP PKB, yang juga Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, KH Maman Imanulhaq menyebut Romahurmuziy sebagai ‘musuh Islam’ karena tersandung kasus korupsi.
Pernyataan Maman tersebut membuat Ketua DPC PPP Kota Bandung, Zaini Shofari, geram. “Apa urusan ketua Lembaga Dakwah PBNU tersebut berbicara seperti itu. PKB dinilainya tidak mempunyai kewenangan mengurusi masalah internal yang sedang menimpa PPP,” paparnya.
Seharusnya, lanjut Zaini, setiap peristiwa apapun harus dijadikan bagian dari sebuah kesadaran berpolitik, bukan kemudian mencabik-cabik apalagi memaki dan menghujat internal partai lain,” katanya, Minggu (17/3).
Dia kemudian menyinggung kasus korupsi yang membelit Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dirinya meminta Maman fokus mengurus persoalan partainya sendiri.
Dalam hal ini, lanjut dia, Cak Imin diduga terlibat dalam suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT).
Kasus ini terkenal dengan nama ‘Kardus Durian’, mengacu pada penemuan kardus durian berisi uang yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang saat itu dipimpin Cak Imin.
“Bukankah ketika Ketua Umum PKB, Cak Imin, pada saat dulu pernah tersandung di Kemenakertrans, yaitu kasus Kardus Durian. Kita dari PPP tidak pernah Al-Makki Al-Hujat (memaki dan menghujat).” Tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas Bung Karno (UBK) Cecep Handoko mengatakan, bukan perseteruan antara kubu koalisi Jokowi yakni PSI-PDIP, Golkar, Nasdem. Tapi yang dilakukan partai koalisi tersebut adalah sebagai upaya untuk saling meningkatkan elektabilitas masing masing partai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Contohnya, Golkar dan Nasdem pada dasarnya adalah satu gerbong yang secara garis ideologi juga beririsan.
“Kalau PSI emang mereka meski genit biar elektabilitas naik,” ujar Cecep Handoko kepada Harian Terbit, Minggu (17/3/2019).
Cecep menilai, PSI yang genit tersebut jika dilihat gestur politiknya sama persis dengan yang dilakukan Partai Demokrat. Tokoh-tokoh muda dikedua partai tersebut sering melakukan hal-hal kontroversial sehingga membuat heboh di masyarakat. Oleh karenanya antara PSI-PDIP dan Golkar-Nasdem pada dasarnya bukan konflik tapi soal panggung politik untuk menaikkan elektabilitas masing-masing parpol.
“Dalam konteks koalisi Jokowi saya melihat sejauh ini kubu Jokowi solid. Panggung politik terkait PSI–PDIP dan Golkar-Nasdem tidak bisa dilihat hanya dari luar saja.Oleh karenanya koalisi Jokowi sejauh ini solid,” ungkap Cecep.
Terkait pernyataan Akbar Tanjung menyebut, Nasdem harus diwaspadai karena punya niat jahat terhadap Golkar, Cecep menuturkan, hal tersebut merupakan konsolidasi antara kakak dan adik. Akbar merupakan politisi gaek yang kalimatnya tidak bisa ditafsir begitu saja. Apalagi statmennya diucapkan didepan publik. Jika memang ada hal yang riskan maka diyakini Akbar Tanjung tidak akan berstatemen sembarangan. [ht]
- Pindahnya Keponakan JK, Erwin Aksa : BPN Nampak Kekuatan, Tim Jokowi Merasa Tak Ada Pengaruhnya
- Wah Di Ujung Jabatan Periode, Jokowi akan Peletakan Batu Pertama Proyek Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek Senilai Rp. 571 Trilyun
- Sisa Debat Cawapres 2019, Jokowi Tak Hanya Mampu Bangun Infrastruktur Darat, Laut, Tapi Juga Infrastruktur Langit, Ini 7 Meme Infrastruktur Langit ala Nitizen
- Beredar Surat TKD Jokowi – Maruf Minta Sumbangan Konsumsi ke Semen Gresik
- Massa Pendukung Prabowo Nyanyikan Lagu Sindiran Buat Jokowi Naik-naik Prabowo Sandi, turun-turun Jokowi
