JAKARTA, SUARAKALTIM.COM – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah menolak adanya rencana pemberian penghargaan ‘putra reformasi’ dari Universitas Trisakti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap BEM Trisakti sudah bulat.
“Dari mahasiswa Trisakti bersama Kepresidenan Trisakti kita jelas bulat, keputusan kita adalah menolak pemberian penghargaan tersebut, putera reformasi untuk Pak Jokowi,” kata Dinno di Tugu Reformasi Universitas Trisakti, Tomang, Jakarta Barat, Senin (23/9/2019).
Dinno kemudian menjabarkan sejumlah alasan kenapa gelar putera reformasi tidak pantas disematkan kepada Jokowi. Dia menyinggung soal tidak adanya penuntasan kasus-kasus HAM, termasuk kejelasan siapa dalang kasus Tragedi Trisakti.
“Bahkan temen-temen Aksi Kamisan sampai sekarang masih konsisten terus memperjuangkan itu. Ditambahkan lagi permasalahan 98 tentang kemanusiaan belum ada yang tuntas, khususnya tentang 12 Mei 1998 Trisakti. Belum ada sama sekali sikap dari pemerintah yang memang menuntaskan, atau sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa pelakunya,” jelasnya.
“Bahkan kesejahteraan keluarga korban dari 12 Mei 1998 itu belum sejahtera. Artinya pemerintah sampai hari ini belum ada produk sama sekali tentang perjuangan reformasi. Ditambah lagi, persetujuan presiden perihal RUU KPK. Ini artinya apa? Kan Pemberantasan Korupsi merupakan anak asli dari perjuangan reformasi, produk reformasi. Tapi kok ini seakan akan kita lihat malah kontradiksi,” sambungnya.
Atas dasar tersebut, lanjut Dinno, mahasiswa Trisakti menolak adanya wacana pemberian penghargaan ‘putera reformasi’ kepada Jokowi. Dia mengaku tidak tahu apa indikatornya sehingga Jokowi layak diberi penghargaan tersebut.
Baca Juga : Puisi Untuk Presiden Jokowi
“Jadi kita juga sampai sekarang mahasiswa Trisakti masih menunggu klarifikasi dari universitas, belum ada juga. Belum ada yang menyatakan statement secara jelas. Tapi intinya adalah Mahasiswa Trisakti bulat kita menolak karena ini nggak sejalan dengan perjuangan kita dalam pemberantasan dan juga kejelasan permasalahan HAM, khususnya 12 Mei 1998,” ucapnya.
Lanjut Dinno, mahasiswa secepatnya akan meminta pertemuan dengan Pjs Rektor Universitas Trisakti Ali Ghufron Mukti. Mereka juga berencana menggelar aksi jika aspirasi mereka tidak didengar.
“Hari ini juga kita rencananya mau berkumpul semua elemen fakultas jurusan untuk ngasih statement, ngasih pernyataan bahwa kita memang menolak. Bahkan kita mau sebar petisi juga. Kalau misalnya memang tidak didengar paling itu ya, ada eskalasi gerakan untuk menolak itu ke pihak universitas. Ya intinya bulat, solid kita menolak pemberian penghargaan tersebut, karena kita nggak tahu indikatornya apa dan enggak ada produk yang dihasilkan pemerintah terhadap penyelesaian kasus HAM,” ucapnya.
Hingga saat ini belum ada komentar dari Pjs Rektor Universitas Trisakti maupun Kepala UPT Humas Universitas Trisakti Rully Besari Budiyanti. Saat dihubungi Minggu (22/9) kemarin, Rully belum mau berkomentar. Hari ini pun dia belum merespons saat dihubungi via telepon dan WhatsApp.
Anas/Imam Hairon/Alfina Putri/SI
