Hasilnya, sebanyak 77 persen responden setuju terhadap pergerakan mahasiswa saat aksi di Gedung DPR RI pada 23 dan 25 September 2019.
Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkapkan, 10,7 persen responden lainnya ragu-ragu dan 12.3 persen tidak setuju.
“Tapi respons berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27,1 persen, ragu-ragu 18,8 persen, sementara 54,1 persen menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.
Baca Juga : Fakta di Balik Viral Sepatu Bersimbah Darah Mahasiswa- Pelajar
Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam. Sebanyak 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK; 33, 1 persen menolak berpendapat; dan, hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.
“Menurut responden, 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik,” jelasnya.
Untuk isu RKUHP, sebanyak 59.1 persen responden berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9 persen berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.
Baca Juga : Dua Mahasiswa Tewas, PMII se-Sultra : Harus Ada yang Bertanggung Jawab, Akan Demo Besar-besaran
Survei ini juga menemukan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara, KPK menempati posisi teratas (4,02) dari 6 lembaga. Di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39).
Terakhir, survei ini juga menunjukkan kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden Jokowi berada pada level di bawah 50 persen. Publik yang mengaku puas 46,5 persen, sementara yang nyaman ada 49,5 persen. (sc)
