Jakarta, Suara Kaltim Online– Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kritik keras terhadap program Kartu Pra Kerja. Salah satu contohnya mempersoalkan biaya pelatihan Rp 1 juta yang disediakan oleh pemerintah.
Seharusnya dana itu bisa diberikan tunai kepada para peserta sebagai bantuan sosial (bansos)
Jokowi pun menegaskan karena adanya pandemi COVID-19 maka program Kartu Pra Kerja menjadi semi bansos, bukan murni pelatihan tapi juga bukan murni bansos.
“Ya saya sampaikan tadi semi bansos, bukan bansos tapi sudah semi bansos sama seperti dana desa sebagian memang masuk ke bansos,” kata dia dalam wawancara eksklusif dengan MataNajwa yang tayang di Trans7, Rabu (22/4/2020).
Soal pelatihan, Jokowi menjelaskan Kartu Pra Kerja merupakan program terbuka. Biayanya pun bervariasi. Peserta bebas untuk mengambil materi pelatihan yang ditawarkan.
“Bahwa ada biaya Rp 1 juta untuk pelatihan, itu bukan itu karena ini adalah sebuah program yang terbuka. Artinya semua perusahaan bisa menawarkan pelatihan lewat online di situ. Biaya pun juga terbuka di situ, bisa dilihat, tidak Rp 1 juta. Ada yang Rp 168 ribu, ada. Tapi yang Rp 200 ribu juga ada. Tinggal memilih. Ada juga yang Rp 800 ribu. Tergantung pelatihan yang diinginkan,” jelasnya.
“Dan misalnya ada perusahaan A ikut (menyediakan) pelatihan, ini belum tentu juga dipakai oleh peserta Pra Kerja. Jadi saya kira sekali lagi Kartu Pra Kerja ini sudah bukan murni training atau murni pelatihan tapi sudah masuk ke semi bansos dalam rangka juga COVID-19 ini,” terangnya.
Jokowi juga menyebut jika mayoritas peserta program Kartu Pra Kerja adalah korban PHK. Mereka yang jadi peserta akan dapat bantuan Rp 600 ribu per bulan, selama empat bulan.
“Arahnya sudah semi bansos sehingga Rp 600 ribu selama 4 bulan itu memang sudah semi bansos terutama untuk korban PHK. Ini hampir saya kira 80-90% yang ikut Kartu Pra Kerja ini korban PHK,” tambahnya. EM
