Suara Kaltim – Politik berbiaya tinggi menjadi concern Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadikan para Kepala daerah terjerat korupsi untuk membalas jasa para cukong atau pemberi modal.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri saat menjadi narasumber di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL bertajuk “Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas?”, Selasa sore (2/3).
Ali mengatakan, korupsi di bidang politik telah menjadi salah satu fokus area KPK yang telah disoroti dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Bentuknya, pencegahan dengan mengajak Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU untuk terjun ke daerah-daerah.
Terjun ke lapangan itu kata Ali, bertujuan untuk mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan politik uang.
“Dari 270 kepala daerah yang sudah terpilih dari Pilkada langsung dan sudah dilakukan pelantikan, KPK juga akan menyusun program untuk pendidikan antikorupsinya. Tentu ini bagian dari kelanjutan dari program-program sebelumnya,” ujar Ali di acara yang juga dihadiri oleh mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang juga menjadi narasumber.
Ali pun sepakat bahwa politik berbiaya tinggi menjadi concern bersama yang mana juga sudah dilakukan kajian oleh KPK.
Ali pun mengungkapkan, fakta persidangan kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bahwa Hakim menyatakan Kepala daerah bersalah melakukan korupsi karena faktor biaya politik tinggi.
“Ya beberapa penyelenggara negara khususnya kepala daerah menerima sejumlah uang itu, ya kemudian tadi itu benar, dibenarkan untuk membiayai politik ke depan. Misalnya ketika dia sedang berkuasa satu periode ini dan bagaimana ingin melanjutkan periode berikutnya dengan cara mengumpulkan tadi,” jelas Ali.
Ali pun turut mencontohkan perkara Bupati Kutai Timur, Ismunandar yang merupakan kader dari Partai Nasdem.
“Kalau bahasanya Pak Said Didu yang cukong-cukong tadi itu yang kemudian menyokong dana kepada para calon-calon kepala daerah itu di periode kedua itu yang kemudian menjadi pintu masuk setelah dia berkuasa itu,” terang Ali.
“Kalau dari bijinya saja sudah dari awal seperti itu, ketika berkembang menjadi pohon pun juga pasti nanti dengan melalui ya berputar saja lah gitu. Kalau kita bahasa kasarnya kan, uang jin dimakan setan dan seterusnya,” sambung Ali.
Dengan demikian, Ali mengaku sepakat bahwa sistem biaya politik harus diperbaiki.
“Tapi sekali lagi saya sepakat kalau sistemnya ini yang diperbaiki. Pendidikan, pencegahan dan penindakan. Jadi tiga ini yang terintegrasi yang akan coba dikedepankan,” pungkas Ali. (G)
