JAKARTA, SUARAKALTIM.COM – Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten memecat enam guru honorer gara-gara berpose salam dua jari dan pamer stiker Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mengundang reaksi masyarakat.
Disdikbud dinilai otoriter karena memecat guru honorer yang statusnya bukan aparatur sipil negara (ASN).
“Jangan kalau Pilpres honorer disuruh netral. Giliran bicara kesejahteraan honorer dilupakan,” ujar Koordinator Honorer K2 Jawa Timur Munir Qu kepada JPNN, Jumat (22/3).
Dia menegaskan honorer K2 maupun nonkategori bebas menentukan pilihannya pada Pilpres 2019 tanpa harus diintimidasi. Apa yang dilakukan Disdikbud Banten dinilai sangat tidak manusiawi.
“Disdikbud tidak boleh sewenang-wenang begitu. Seluruh honorer akan berangkat ke Banten ikut aksi solidaritas. Kalau tidak dilawan, daerah lain akan sewenang-wenang juga ke honorer,” ucapnya.
BACA :
Honorer K2 dari 30 Provinsi Deklarasi Dukungan ke Prabowo – Sandi
Jelang Silatnas Bareng Jokowi, Honorer Dimintai Rp 500 Ribu per Orang
Waduh, Gaji Guru Honorer di Papua Barat Belum Dibayar
Sekitar 2500 Pegawai Honorer Penajam Bakal Diampihi, Setelah Pemkab Terapkan PP Ini
Survei: Mayoritas Publik Tidak Puas Dengan Kinerja Jokowi
Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah mengatakan, seandainya memiliki dana lebih, dia serta rekan-rekannya ingin bergabung dalam aksi 28 Maret untuk menuntut keadilan.
“Yang dilakukan Disdikbud Banten sudah lewati batas perikemanusiaan. Kalau di Kalbar, gubernurnya kami lempar saat dia menunjukkan jarinya mendukung Jokowi,” tandas Ferry, sapaan akrab Syarif. jpnn
