Anggapan itu keluar dari Pengamat Politik dari Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, karena menurutnya pencopotan baliho bukan tugas TNI.
“Sejarah akan mencatat, pasukan elit (TNI) yang dilatih khusus dan dengan persenjataan canggih, tentunya habiskan anggaran besar, tapi ditugasi mncopot baliho, pekerjaan harian Satpol PP,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/11).
Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini menyebutkan salah satu bentuk satir yang akan muncul di masyarakat terkait eksistensi TNI ke depannya.
“Akan dikenang sebagai banyolan-banyolan generasi mendatang: ‘Tidak Pernah Perang, Bunuh Nyamuk dengan Meriam’,” tuturnya.
Menurut Gde Siriana, Tentara Nasional di negara-negara lain tidak ada yang sampai turun tangan menertibkan sebuah atribut dari organisasi massa (ormas) yang berada dan dibentangkan di sudut-sudut jalanan.
“Dari berita-berita apa ada di negara lain pasukan khusus copotin giant poster milik masyarakat? Yang ada justru Militer pasang poster-poster rekruitmen pasukan khusus untuk masyarakat,” kata Gde Siriana.
Oleh karena itu, Aktivis Bandung Intiative ini melihat Tentara Nasional yang mencopoti baliho atau poster ormas hanya terjadi di Indonesia. Tapi menurutnya, itu bertentangan dengan profesionalisme dan marwah TNI.
Meskipun, alasan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, mengatakan TNI turun tangan copoti baliho HRS karena institusi lain tidak bisa menangani persoalan tersebut.
“Kalau institusi lain yang lebih pas enggak mampu copot poster, ya copot aja komandannya,” demikian Gde Siriana Yusuf.EM
