Menanggapi kicauan calon Wakil Gubernur Kaltim Safaruddin dan kuasa hukumnya, aktivis JATAM Merah Johansyah menyebut keduanya gagal paham

JATAM: Safaruddin jangan gagal paham

Menanggapi kicauan calon Wakil Gubernur Kaltim Safaruddin dan kuasa hukumnya, aktivis JATAM Merah Johansyah menyebut keduanya gagal paham

 

SUARAKALTIM.com Kabar potensi ijon politik yang menyeret empat pasangan calon (paslon) dalam pilgub Kalimantan Timur (Kaltim), menuai respons mantan Kapolda setempat, Safaruddin. Pria yang hijrah ke dunia politik sebagai calon wakil gubernur (wagub) bumi Borneo ini mengaku dirugikan akibat pemberitaan tersebut. Terlebih rilis Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas–selanjutnya disebut JATAM. Red), yang dikutip sejumlah media menyebut keterlibatan paslon yang berlaga dalam pilgub Kaltim, termasuk dirinya.

Safaruddin sebelumnya mengaku kredibilitasnya dirugikan akibat rilis ini. Dilansir dari Prokal.co, ia mendesak JATAM melakukan verifikasi ulang terkait data-data yang ditampilkan. Kalau perlu langsung cek ke perusahaan yang dipaparkan dalam rilis.

Jika JATAM teliti, maka bisa disimpulkan, perusahaan miliknya tak ada yang punya noktah hitam di industri tambang. JATAM, tandasnya, perlu membuktikan terlebih dulu data-data mereka agar tak menimbulkan fitnah. Alinea mencoba konfirmasi ke Safaruddin terkait pernyataannya tersebut di sejumlah media, namun ia belum merespons hingga kini.

Selain itu, penasihat hukum sekaligus tim pemenangan Rusmandi-Safarudin, Supriyana mengungkapkan, dalam temuan yang dirilis oleh Jatam terdapat indikasi dugaan pencemaran nama baik. Apalagi data yang dirilis tidak didukung sumber data yang kuat dan memadai.

“Meskipun tidak disebutkan nama secara langsung akan tetapi itu langsung mengarah pada Safaruddin,” terangnya.

Menanggapi kicauan Safaruddin dan kuasa hukumnya, aktivis JATAM Merah Johansyah menyebut keduanya gagal paham.

“Namanya illegal mining ya enggak ada nama perusahaan, praktik illegal karena dilakukan di luar konsesi perusahaan tapi ada kandungan batu baranya. Itu juga menunjukkan kekonyolan mereka,” katanya.

Menurutnya, data yang digulirkan JATAM berupa statistik perizinan usaha tambang di berbagai daerah jelang pilkada. Data ini sudah diverifikasi dan disarikan dari laporan warga. Jadi, imbuhnya, sudah ada legitimasi dari warga setempat secara langsung terkait hasil penelitian JATAM.

Dalam waktu dekat JATAM akan segera meluncurkan kembali sebaran illegal mining di Kaltim. Merah juga mengklaim pihaknya memiliki titik koordinat yang lengkap, mengenai praktik tersebut.

“Ini yang akan dikeluarkan besok, berupa infografis, kita keluarkan semua besok,” katanya menutup perbincangan dengan Alinea.

sk-003/alinei.id/ilustrasi tambang mineral dan batu bara./ shutterstock

Related Posts

Catatan Akhir Tahun 2024 Kinerja Komisi III DPR RI: Terima 469 Aduan, Polri Paling Responsif

  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan catatan akhir tahun kinerja Komisi III DPR RI di hadapan rekan-rekan media, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).…

Awas Pengemplang Pajak, Mulai Januari 2025 Sistem Pajak Canggih Diberlakukan

    ILUSTRASI. Coretax merupakan upaya DJP untuk meningkatkan kualitas layanan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Jakarta, Suara Kaltim. Mulai Januari 2025, sistem perpajakan Indonesia akan memasuki era…

You Missed

Catatan Akhir Tahun 2024 Kinerja Komisi III DPR RI: Terima 469 Aduan, Polri Paling Responsif

Awas Pengemplang Pajak, Mulai Januari 2025 Sistem Pajak Canggih Diberlakukan

Teganya, Ayah Memperkosa Anak Kandung, Anak Tiri dan Keponakan di Bawah Umur

Cemburu Buta, Suami Disabilitas Bunuh Istri Pakai Kunci Inggris

Nah PDIP Mulai Serangan Balik, Akan Bocorkan Pejabat Korup Dilindungi Selama 23 Tahun

Said Didu tentang anggota DPR RI Gunakan Dana CSR BI : “Hancuuurrr. Juga terjadi di CSR BUMN,