Suara Kaltim – Nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena shortfall penerimaan pajak, bukan pula karena doyan memberi insentif ke pengusaha atau taipan, melainkan karena kasus suap. Seperti diketahui, setelah lama dipendam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkapkan bahwa penyidiknya sedang membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat
Suara Kaltim – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPnBM ini untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc dibawah 1500 yaitu untuk kategori sedan dan 4×2. Insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) melalui instrumen kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah direvisi baru-baru ini. Sehingga dengan dihapuskannya PPnBM oleh pemerintah, harga mobil sedan dan mobil kategori
Suara Kaltim – Program pajak mobil dihapus menjadi angin segar bagi dunia otomoatif. Karena harga mobil akan murah karena pajak mobil dihapus mulai 1 Maret 2021. Seperti diketahui Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Perekonomian, memberikan kebijakan relaksasi pajak. Pajak Penjualan Barang Mewah untuk mobil baru (PPnBM Mobil) dihapus atau nol persen. Program Relaksasi PPnBM
Suara Kaltim-Hampir di setiap daerah terdapat pasar , terlebih pasar tradisional. Ia merupakan tempat yang menjadi pusat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Secara visual, mungkin orang akan membayangkan bahwa pasar-pasar tradisional memiliki tampilan yang seperti itu-itu saja, bahkan cenderung kumuh. Berbeda dengan salah satu pasar di Temanggung, Jawa Tengah. Pasar Papringan namanya. Ia berada
Suara Kaltim- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan pemungutan pajak pulsa dan token listrik. Kebijakan itu tercantum dalam aturan PMK 06/PMK.03/2021 dan mulai resmi diberlakukan pada 1 Februari mendatang. Tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan ketetapan tersebut. Hal ini membuat Sri Mulyani, memberikan penjelasan lebih lanjut melalui laman Instagram pribadinya @smindrawati. “Ketetapan tersebut tidak berpengaruh
Suara Kaltim – Pendaftaran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) disebut telah tutup pada akhir November 2020 lalu. Artinya pada bulan ini hanya tinggal pengumuman penerima bantuanUMKM. Sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro atau UMKM ditarget mendapatkan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Gelombang 2 sebesar Rp 2,4 juta. Pada gelombang pertama, 9 juta UMKM telah menerima Bantuan UMKM. Artinya pada gelombang 1 dan 2, ada
Suara Kaltim – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyediakan website untuk melakukan cek iuran berdasarkan nomor kartu BPJS Kesehatan. Semua itu bisa dilakukan dengan waktu yang sebentar. Ketika terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan, maka diwajibkan membayar sejumlah iuran setiap bulannya. Jumlah yang harus dibayarkan berbeda-beda, tergantung dengan kelas layanan yang digunakan.
Foto : Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengundang mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam acara “Ngompol” di akun Youtube Bamsoet Channel. – Antara\\r\\n Fahri mengaku mengurus izin sudah dari jauh-jauh hari mengingat kebijakan pemerintah bersifat terbuka Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya
60 mal akan kembali beroperasi di Jakarta awal Juni mendatang. Jakarta, Suara Kaltim Online– Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, menyebutkan pihaknya sudah mempersiapkan lima aturan teknis terkait rencana beroperasi kembali 60 mal di Jakarta dengan kondisi normal baru. Roy menjelaskan, saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait petunjuk
Jakarta, Suara Kaltim Online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk kelas I dan II. Sementara itu, untuk kelas III baru akan naik pada 2021. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur besaran iuran JKN-KIS yang baru. Langkah
