SAMARINDA, SUARAKALTIM.com – Wartawan SuaraKaltim.com didatangi beberapa orang yang mengaku aktifis Link Tipikor (Lembaga Informasi Kerakyatan Tindak Pidana Korupsi). Mereka mempertanyakan informasi yang telah disampaikan dua minggu sebelumnya, tentang informasi yang mereka berikan, tapi kenapa kok belum diberitakan?
Mereka berharap, “proyek bermasalah” yang asal-asalan direncanakan dan merugikan masyarakat tak perlu dirahasiakan dan perlu dipublikaksikan agar masyarakat mengetahui. Apalagi pengendalian banjir termasuk program prioritas.
Beritanya ; Link Tipikor menemukan sejumlah proyek di beberapa tempat di pinggiran kota Samarinda yang diduga “proyek siluman”. Mereka malah menyebut “proyek pengendalian banjir di di hutan”. Tidak ada plang nama. Tidak lapor ke ketua RT dan aparat kelurahan. Lagian, lokasinya belum perlu dibikin parit karena sudah termasuk daerah resapan air. Jalannya umumnya buntu, menuju ke hutan.
‘’Kami juga mendapat laporan dari masyarakat dan aparat kelurahan dan kecamatan. Kenapa disebut siluman karena proyek tersebut tidak ada plang nama proyeknya. Selain itu, untuk apa pembuatan parit-parit di lokasi-lokasi yang sepi penduduk dan bukan di daerah titik-titik banjir di Samarinda,’’ kata Wahyudi, kordinator Link Tipikor, Minggu (4/3/2018) kemarin.
‘’Kami juga mendapat laporan dari masyarakat dan aparat kelurahan dan kecamatan. Kenapa disebut siluman karena proyek tersebut tidak ada plang nama proyeknya. Selain itu, untuk apa pembuatan parit-parit di lokasi-lokasi yang sepi penduduk dan bukan daerah titik-titik banjir di Samarinda,’’ kata Wahyudi, kordinator Link Tipikor, Minggu (4/3/2018) kemarin.
Wahyudi juga mengatakan, sangat sayang anggaran yang besar untuk mengurangi permasalahan banjir di Samarinda “terbuang percuma” untuk proyek-proyek yang bukan prioritas tersebut.
“Apalagi proyek parit di tempat-tempat sepi penduduk itu bukan usulan dari masyarakat,’’ kata Wahyudi.
Wahyudi menyebutkan, pihaknya berencana akan melakukan koordinasi dengan aparat hukum. Dia meminta, pjs walikota Samarinda, tidak menyetujui pembayaran atas proyek-proyek yang tidak jelas tersebut.
Wahyudi menyebutkan, pihaknya berencana akan melakukan koordinasi dengan aparat hukum. Dia meminta, pjs walikota Samarinda, tidak menyetujui atau menunda dulu pembayaran atas proyek-proyek yang tidak jelas tersebut. Kemudian mengganti atau mengutamakan lokasi proyek-proyek di wilayah-wilayah titik-titik banjir
Menurut Wahyudi, kabarnya di bulan Januari dan Pebruari masih perencanaan, belum ada kontrak kerja termasuk SPK (Surat Perintah Kerja) , tapi kok sudah dikerjakan duluan.
Wahyudi menyebutkan, pihaknya berencana akan melakukan koordinasi dengan aparat hukum. Dia meminta, pjs walikota Samarinda, tidak menyetujui pembayaran atas proyek-proyek yang tidak jelas tersebut.
Minggu lalu, wartawan Suarakaltim.com Sapta menelusuri beberapa lokasi yang disebutkan Link Tipikor. Di antaranya, di wilayah Kelurahan Makroman, Pulau Atas dan Sambutan. Lokasi proyek memang berada di tempat yang sepi. Bahkan lokasi yang di Makroman telah selesai dikerjakan. Jalan lokasi proyek drainase berada sangat sunyi dan menuju hutan.
SuaraKaltim.com juga melakukan konfirmasi kepada Ketua RT. 07 Jl Sukorejo Makroman, Tupiah. ”Tidak pernah pelaksana proyek tersebut memberitahu kepada saya sebelum mulai kerja. Selain itu, parit tidak begitu prioritas di sini,” kata Tupiah.
“Lokasi tersebut bukan titik-titik banjir di kota Samarinda. Selain sepi penduduk, lokasi itu tidak pernah banjir, karena masih banyak daerah resapan air,’’ kata Wahyudi.
Minggu lalu, wartawan lain SuaraKaltim.com melakukan konfirmasi ke Kabid Pengendalian Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Desi Damyanti.
Menurut Desi, belum ada proyek yang dikerjakan. Karena masih dalam perencanaan konsultan.
Ketika disebutkan, sudah ada proyek yang dikerjakan di pertengahan Pebruari 2018, Desi mengaku tidak mengetahuinya. Karena memang belum ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat di bulan Pebruari.
Desi juga menyebutkan, kemungkinan proyek tersebut di bawah PPK (pejabat pembuat Komitmen) Novida. SuaraKaltim.com sempat heran, kenapa Kepala Seksi bidang lain menjadi PPK di bidang lainnya, sementara di bidang bersangkutan ada kepala seksi.
Menurut sumber harian ini, Novida hanya diperbantukan di bidang pengendalian banjir, walaupun sekarang yang bersangkutan tidak di bidang tersebut, melainkan di bidang Bina Marga.
Soal lokasi, Desi menyebutkan lokasi-lokasi tersebut dari pokok-pokok pikiran dari dewan (DPRD). Bukan berasal dari bidang yang dia pimpin. Ini mengherankan, padahal bidang pengendalian banjir adalah bidang tehnis dan lebih mengetahui proyek-proyek yang ada di bidang tersebut.
SuaraKaltim.com mencoba mengetahui lebih dalam mengenai proyek yang dimaksud seperti jumlah anggaran untuk pengendalian banjir tahun 2018 dan berapa total keseluruhan dana sebelum tahun 2018 untuk program pengendalian banjir di Samarinda, lokasi-lokasi yang dikerjakan dan titik-titik banjir yang perlu ditangani, berapa titik yang sudah diselesaikan dan berapa sisa titik banjir yang akan dikerjakan?
Desi menjawab, kalau minta data pakai surat saja.
Sehari setelah konfirmasi, harian ini masih melakukan pengimbangan berita, dari wartawan sebelumnya yang menerima laporan dari LINK Tipikor. Berita belum ditulis.
“Setahu saya masih perencanaan,’’ kata Kadis PUPR Kota Samarinda Hero Mardanus saat melayat di rumah almarhum Nusyirwan Ismail beberapa waktu lalu.
Ketika dikatakan, sudah ada proyek yang dikerjakan dan hampir selesai, Hero menjawab; “ Belum ada laporan dari Desi (Desi Damayanti). Seharusnya Desi melapor dulu, bila sudah mulai ada yang kerja,’’ ujar Hero.
“Setahu saya masih perencanaan. Belum ada laporan dari Desi (Desi Damayanti). Seharusnya Desi melapor dulu, bila sudah mulai ada yang kerja’’ kata Kadis PUPR Kota Samarinda Hero Mardanus.
Wahyudi mengharapkan, di kondisi keuangan Pemkot dan Pemprov Kaltim yang sedang defisit, hendaknya penggunaan anggaran APBD dilakukan secara efisien, tidak “digunakan sembarangan”. “Kasihan masyarakat. Kami berharap kasus ini diperhatikan,’’ imbuhnya.
sk-002
