Fadli Zon: Pak Jokowi Ini Kelihatan Kerakyatan tapi Mahzab Ekonominya Liberal

SUARAKALTIM.com – Memasuki tahun keempat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak kritikan yang muncul akhir-akhir ini. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, yang menganggap bahwa pemerintahan Jokowi masih inkonsistensi.

Dia mengatakan banyak janji di kampanye 2014 masih belum terpenuhi dan cenderung mengikuti ideologi liberal dan cenderung kapitalis.

“Pak Jokowi ini kelihatan kerakyatan tapi mahzab ekonominya liberal mekanisme pasar. Mukanya kelihatan kerakyatan tapi isinya sangat liberal kapitalistik,” kata Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, dikutip dari Viva.co.id, Selasa (27/2/2018).

Celotehan Fadli pun bukan tanpa alasan, dia menyampaikan mengapa berani menyebut Jokowi seorang yang liberal. Ia menyebutkan bahwa jumlah hutang negara membengkak, angka pertumbuhan meleset dari janji kampanye dan penarikan subsidi bagi masyarakat.

Dia juga berani menambahkan bahwa memang banyak orang yang beranggapan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang bisa mewakili karakter rakyat kebanyakan. Namun selama tiga tahun lebih pemerintahannya, dia mengkritik bahwa kinerja Jokowi justru lebih menampilkan ideologi ekonomi liberal dan tidak pro rakyat.

Fadli Zon pun mengaku partainya sebagai oposisi telah menentukan sikap tegas tidak akan mendukung Jokowi untuk memerintah Indonesia selama dua periode. Fadli lebih menegasan bahwa Gerindra akan tetap mendorong Ketua Umumnya Prabowo Subianto di Pemilu 2019 sebagai calon presiden.

“Nah, ini merupakan kesempatan bagi yang mendukung Pak Prabowo untuk melakukan perubahan. Jadi tentu kami di Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden,” katanya.

Seperti yang diketahui, Partai Gerindra memang belum secara sah mengusung calon presiden mereka. Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah mencalonkan Jokowi di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pencalonan ini diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional (rakernas) III PDIP pekan lalu.