Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa ibu kota Jakarta akan pindah ke Pulau Kalimantan. Ada dua propinsi yang akan dipilih satu di antaranya, yaitu Kaltim dan Kalteng. Hal tersebut pun akan disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Nota Keuangan, 16 Agustus 2019.
“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” katanya.
SUARAKALTIM.COMIni beberapa fakta-fakta menarik soal pemindahan ibu kota yang sudah bisa akan terjadi, yaitu :
1. Kalimantan, tapi di Mananya Masih Rahasia?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.
Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan. Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.
“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.
Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara. Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas (Kalteng).
2. Sarana dan Prasarana Ibu Kota Baru Disiapkan
Bappenas memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.
“Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik,” menurut keterangan tertulis Bappenas.
Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.
3. 1 Juta PNS Akan Berkantor di Ibu Kota Baru
Pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan segera direalisasikan. Sebanyak 1 juta Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Pusat akan turut dipindah ke lokasi ibu kota baru nantinya.
“Ya sudah kita putuskan. Di kementerian, lembaga di pusat ini jumlah ASN pusat 1 juta orang. Sudah direncanakan kalau ibu kota pindah ASN pindah,” ujar Menpan-RB Syafruddin.
4. Belum Diputuskan Lokasinya, Harga Tanah Sudah Naik di Kalimantan
Harga tanah di lokasi bakal calon Ibu Kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.
“Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat,” kata Binartha salah satu masyarakat saat ditemui di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.
Binartha menjelaskan, bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanah setelah isu pemindahan ibu kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20×30 meter, dengan harga Rp10 juta jika jauh dari pemukiman. Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman, biasanya dihargai Rp25 juta.
Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp40 juta per kavling dan Rp100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.
5. Septic Tank di Ibu Kota Baru
Bambang memberi contoh penerapan sumur bor dan septic tank yang umum diaplikasikan pada rumah-rumah di Jakarta. Dengan diaplikasikannya sistem tersebut di Jakarta, meski jauh dari ideal, namun hal itu kemudian menjadi praktik yang berlaku umum di Indonesia.
Permasalahan Jakarta sebagai ibu kota saat ini terkait juga dengan kota-kota pendukungnya yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk di ibu kota baru, Bambang mengatakan pihaknya akan menerapkan perencanaan wilayah berbasis metropolitan.
Dengan sistem tersebut, akan ada satu kota induk yang didukung oleh kota-kota di sekitarnya. Kota-kota di sekitarnya ini nanti ada yang bersifat mandiri, namun ada pula yang bersifat pendukung semata.
6. Ibu Kota Baru Bebas Banjir
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjamin bahwa ibu kota yang baru akan bebas dari banjir.
“Kita sudah siapkan master plan dan desain kota,” katanya.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah terkait sedang melakukan peninjauan secara detail terkait persoalan banjir yang sering melanda ibu kota DKI agar tidak terjadi kembali di ibu kota baru.
“Drainase akan jadi perhatian utama agar ibu kota baru tak banjir,” katanya.
Menurutnya, sebenarnya penyebab banjir di Indonesia bukan hanya diakibatkan oleh iklim, melainkan juga dari sisi sistem perancangan dan pembangunan infrastrukturnya.
Feby Novalius
