Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 berlangsung 5 hingga 8 Februari 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat.
SUARAKALTIM.cm- Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang berlangsung 5 hingga 8 Februari 2018 merumuskan 22 rekomendasi dari lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan.
Rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta komunitas pendidikan dan kebudayaan untuk bersama-sama menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan, melalui komunikasi dua arah yang saling mendukung.
Lima isu strategis pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pokok bahasan RNPK tahun ini adalah Ketersediaan, peningkatan profesionalisme, dan perlindungan serta penghargaan guru; pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah; kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi dan pembangunan ekonomi nasional; membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran; serta penguatan pendidikan karakter: sekolah sebagai model lingkungan kebudayaan.
Saat membuka RNPK 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengajak para pelaku pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah berkolaborasi meningkatkan pelayanan pendidikan.
“Sekali lagi, Saya mengajak kita semua untuk tidak terjebak dalam rutinitas. Sudah bertahun-tahun kita berjalan rutin tanpa sebuah pembaharuan. Buatlah terobosan, anak-anak kita tidak boleh ketinggalan ilmu dan teknologi,” katanya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2018), sebagaimana siaran pers yang disampaikan kepada wartawan.
Ia menegaskan teknologi harus digunakan untuk memperkaya dan memperkuat kearifan lokal. “Jangan sampai kita kehilangan akan budaya kita,” ujarnya.
Pada hari ketiga, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan terkait beberapa program prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Seperti, revitalisasi vokasi dan pendidikan karakter, yang erat kaitannya dengan revitalisasi peran guru dan ketersediaan guru.
Kalla mengatakan pemerintah berencana untuk kembali memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan. Rencana itu berdasarkan kajian dan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Kita lihat lebih banyak guru yang pensiun, daripada yang diangkat. Karena itu, Saya sudah bicarakan dengan Presiden dan beliau setuju untuk mengangkat kekurangan guru yang puluhan ribu itu,” katanya, Rabu (7/2/2018).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta seluruh kepala dinas untuk aktif memperjuangkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pegawai Kemendikbud dapat menjaga, meningkatkan kerja sama dan hubungan baik di antara unit-unit kerja yang ada. Selain itu, pegawai Kemendikbud mesti bisa menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
“Supaya menghindari overlapping dan overloading. Saya kira hubungan konsultasi dan komunikasi harus selalu dilakukan dari masing-masing pihak,” kata Muhadjir.
sk-001/kompas.com
