Hal itu disampaikan Jonan dalam acara Diseminasi RUPTL PT PLN tahun 2019-2028 di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019. Kepada Kepala Dinas ESDM yang hadir, ia berpesan agar hal itu menjadi sorotan utama pimpinan daerah.
“Tolong kepala dinas ESDM diberitahukan gubernur, bupati, wali kota, untuk disisihkan dari APBD untuk biaya sambung listrik rakyat. Yang tidak mampu itu 1,2 juta rumah tangga, bayar Rp500 ribu aja enggak sanggup,” kata Jonan.
Rasio elektrifikasi yang telah dicapai pemerintah hingga akhir 2018, katanya, sudah sebesar 98,3 persen atau meningkat 14 persen dalam empat tahun terakhir. Maka ditargetkan pada 2019 mampu mencapai 99,9 persen.
Namun tantangannya adalah daya beli masyarakat itu khususnya di daerah-daerah. Pemerintah, menurutnya, sudah mengalokasikan anggaran Rp6 triliun dalam APBN untuk kegiatan sambung listrik.
PLN juga telah membantu sejumlah masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan sambungan listrik secara gratis atau memangkas biasa pasang listrik. Tetapi tidak semua warga bisa memperoleh bantuan dari PLN.
“Untuk itu kita imbau kepala dinas (untuk membantu lewat APBD) kalau ada daerah yang tidak mampu PLN menyediakan CSR. Karena untuk (anggaran PLN) biaya sambung kan ada batasnya,” katanya. VIVA
