JAKARTA, www.SUARAKALTIM.com – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan tak ada wacana penetapan tsunami Selat Sunda sebagai bencana nasional.
Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Kontor BNPB, Selasa (25/12/2018). “Para bupati, gubernur selalu memimpin rapat koordinasi. Baik pemerintah pusat, baik BNPB, TNI, POLRI, Basarnas semua mendampingi kepala daerah masing-masing, jadi status bencananya, bencana kabupaten, tidak ada wacana yang mengatakan bencana nasional dan sebagainya” ungkapnya.
Menurut Sutopo, pemerintah daerah masih dapat langsung menangani bencana di wilayah masing-masing. Dia mengatakan gubernur Banten dan Lampung yang wilayahnya terdampak bencana, sanggup menangani masa darurat bencana, bahkan sampai rehabilitasi dan rekrontruksi.
Pemerintah tetap akan mendampingi dan memperkuat pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana tsunami. Bantuan yang diberikan berupa penambahan personel, peralatan, logistik, pendanaan, menejemen, dan administrasi.
Sutopo menjelaskan ada empat hal yang menjadi fokus utama pascabencana tsunami Selat Sunda. Pertama, evakuasi dan penyelamatan korban. Kedua, penanganan bagi korban luka-luka, pelayanan kesehatan. Ketiga, penanganan bagi para pengungsi.
“Apalagi sejak kami sampaikan pengungsi 14.820 dan terus bertambah,” ungkapnya.
Terakhir, fokus pemerintah adalah perbaikan darurat sarana prasarana, meliputi listrik, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. BNPB juga telah memberikan dana operasional infrastruktur di Pandeglang sebesar 500 juta. Selain itu juga bantuan logistik dan menerjunkan 2.000 personel TNI. sk-002/kiblat.net
