Tabloid Obor Rakyat
BERITA TERKAIT : Bos Obor Rakyat, Tabloid yang “Mengkritik” Jokowi Masuk Penjara Lagi, Karena Terbitkan Obor Rakyat Reborn Sebelum Pemilu
Menerbitkan media massa bukanlah kejahatan. Setiap warga negara bisa menerbitkan media selama mengikuti koridor hukum yang ada, terutama UU 40/ 1999 Tentang Pers.
“Ini kunjungan mendadak. Dia didampingi Bu Elang, koleganya dari Bapas,” kata Setyardi, Selasa (5/3).
“Bukan tidak mungkin, meskipun belum tentu, kalau menerbitkan Obor Rakyat status CB (bebas bersyarat) Pak Setiyardi dicabut. Itu berarti harus masuk Lapas lagi,” kata Setyardi menirukan ucapan Parakas. “Saya disarankan menerbitkan Obor Rakyat setelah 8 Mei 2019, saat saya sudah bebas murni,” sambung dia.
Nama Setiyardi sempat jadi sorotan pada 2014 lalu. Dia dilaporkan bersama Darmawan atas tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tulisan di Obor Rakyat. Keduanya lantas dijatuhi hukuman pidana delapan bulan penjara. Dan pada awal Januari 2019 Setiyardi dan Darmawan menerima bebas bersyarat.
Menanggapi ancaman itu Setyardi mengatakan dirinya tentu tidak ingin masuk penjara lagi. Menjadi penghuni Lapas tidak menyenangkan. Namun Setyardi menyampaikan bahwa menerbitkan media massa bukanlah kejahatan. Setiap warga negara bisa menerbitkan media selama mengikuti koridor hukum yang ada, terutama UU 40/ 1999 Tentang Pers.
“Saya juga sampaikan bahwa secara etika ketimuran sudah bersilaturahmi dengan para pejabat terkait, atas rencana penerbitan Obor Rakyat itu. Bahkan saya berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk permohonan audiensi dan wawancara,” tuturnya.
Dengan rendah hati Setyardi lantas menyampaikan bahwa dirinya akan tetap meluncurkan Obor Rakyat.
BACA JUGA :
- Dahnil : Pengangguran Digaji Cuma Tipu Muslihat Buat Dulang Suara
- Polisi, Segera Tangkap Romahurmuziy!
- Prabowo Berpeluang “Depak” Jokowi Dari Istana
- Bawaslu: Jokowi Cuti Kok, Tapi dalam Hitungan Jam
- Prabowo: Ada Pihak yang Suka Janji Saat Pemilu, Ketika Berkuasa Lupa
- HMI Tolak Jokowi Ke Palembang, Tak Ingin Polisi Terlibat Politik Praktis