Hasil itu terlihat lewat survei nasional Rumah Demokrasi yang dirilis pada Jumat (15/3). Survei dilakukan pada 19 Februari-1 Maret 2019, menggunakan metode wawancara tatap muka langsung dengan melibatkan 1.067 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Margin of error survei 3,06% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Saat responden diajukan pertanyaan dengan metode pertanyaan tertutup tentang harga barang pokok, apakah harga barang kebutuhan sehari-hari di era pemerintahan Jokowi murah?, sebagain besar responden tidak setuju harga-harga murah. 31,30% menyatakan setuju harga murah, 61,11% tidak setuju, dan 7,59% tidak tahu. Artinya mayoritas publik 61,11% merasa harga-harga mahal di masa Pemerintahan Jokowi,” kata Founder dan Direktur Rumah Demokrasi, Ramdansyah.

Mayoritas publik juga menganggap Pemerintahan Jokowi gagal menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan. Pada pertanyaan ini, 59,04% responden menjawab tidak, 29,05% menjawab iya, dan 11,90% tidak tahu.

“Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat merasa bahwa harga kebutuhan sehari-hari mahal dan lapangan kerja masih menjadi persoalan. Artinya  60% masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi pada urusan lepangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok,” beber Ramdansyah.

Yang menarik adalah jawaban atas pertanyaan mengenai pembangunan infrastruktur. Ketika diberikan pertanyaan apakah pembangunan infrastruktur di era Jokowi telah menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia? Sebagian besar responden menjawab tidak setuju yaitu 62,14%. Sisanya sebanyak 29,15% menyatakan setuju, dan 8,71% tidak tahu. 

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan efek perubahan ekonomi yang diharapkan publik. Sebagian besar masyarakat masih merasa bahwa pembangunan di era Jokowi tidak menyelesaikan permasalahan,” masih kata Ramdansyah. RMOL