Suara Kaltim – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut untuk menertibkan Buzzer tidak perlu menggunakan aturan khusus. Menurutnya, Penegakan hukum yang adil adalah kuncinya. “Tidak perlu aturan khusus sebenarnya untuk buzzer Tapi cukup tegakkan etika kepemimpinan & penegakan hukum yang adil, buzzer akan hilang dengan sendirinya,” ujarnya pada akun twitter pribadinya,
Suarakaltim.com– Pengelolaan dana jemaah haji beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Berdasarkan isu yang beredar, uang yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memperkuat mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (dolar AS). Menyeruaknya isu tersebut tak lama setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda keberangkatan calon jemaah haji 2020. Komisi VIII
Suara Kaltim Online – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Fecho mengatakan rencana ‘New Normal’ yang digulirkan Presiden Jokowi dan jajaran pascapernyataan berdamai dengan Covid-19, merupakan bentuk kekalahan rezim pada corona. “New Normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19,” ucap Irwan, Selasa (26/5), merespons aksi Presiden ketujuh RI tersebut meninjau kesiapan protokol New
Jakarta, Suara Kaltim Online – Komisi Pemilihan Umum menyampaikan tiga pilihan penundaan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 akibat tertundanya tahapan karena wabah COVID-19 kepada pemerintah. Pilihan pertama, katanya, hari pemilihan Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 jika harus menunda tahapan selama 3 bulan. Berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa
Jakarta, Suarakaltim.com – Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon menyayangkan kebijakan Pemerintah yang dinilai lamban dalam menyikapi wabah Virus Corona atau COVID-19. Hal ini dikatakan setelah melihat pemberitaan media dengan judul ‘Anies sempat dianggap melangkahi kewenang Pemerintah Pemerintah pusat.’ “Kalau di negara Federal spt AS, negara bagian bisa memutuskan sendiri soal ini.
Oleh : Sulthan Abiyyurizky Parah! Baru Menjabat, Setengah Lebih Anggota DPR RI Sudah Bolos di Rapat Paripurna Pertama, Ada yang Tidur dan Berebutan Selfie dengan Jokowi BERHARAP banyak akan ada perubahan melalui kinerja anggota DPR yang semakin baik, sama dengan seperti pungguk merindukan bulan. Bukannya kita pesimis. Cap pemalas; tidur saat sidang, belum hilang
JAKARTA, SUARAKALTIM.COM– Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan survei terhadap isu demonstrasi mahasiswa dan pelajar, respons publik terhadap revisi UU KPK serta RUU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Hasilnya, sebanyak 77 persen responden setuju terhadap pergerakan mahasiswa saat aksi di Gedung DPR RI pada
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap teguh menolak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kendati aksi penolakan kelompok masyarakat dan mahasiswa telah berjatuhan kor Tercatat 254 mahasiswa dilarikan ke rumah sakit, sementara 11 korban lainnya masih dirawat secara intensif setelah terjadinya kerusuhan
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membawa koper saat mendatangi KPK, Jakarta, Senin (4/9). [Antara] SUARAKALTIM.COM-Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menganggap pimpinan KPK 2014-2019 sudah tidak ada lagi karena sudah menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden. Pernyataan Masinton itu merujuk kepada ketiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif.
Mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPR terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP telah membubarkan diri. (Suara.com/Novian) JAKARTA, SUARAKALTIM.COM – Rancangan Undang-Undang KUHP yang segera disahkan DPR RI, turut menyita warganet salah satunya aktivis HAM Tunggal Pawestri. Melalui akun pribadinya, Tunggal Pawestri menyuarakan penolakannya terkait RUU KUHP. Ia membagikan draft pasal-pasal yang
