Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan sikap PDIP yang kala itu menjadi partai oposisi. Di sisi lain proyek KTP-el tersebut bergulir saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya kira itu perlu di uji betul. KTP-el itu dulukan zamannya SBY,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, (22/3).

Dijelaskan Muradi, munculnya dua nama politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut, harus mendapatkan perhatian. Karena dalam politik, meski sumir hal itu tetap menjadi informasi serius yang dapat mempengaruhi khalayak, sehingga diperlukan klarifikasi dari PDIP.

Kesaksian Novanto tersebut, lanjut Muradi bisa berdampak pada elektabilitas dan kepercayaan publik terhadap partai yang mencalonkan kembali Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2019.

“Jadi partainya juga harus mendorong agar ada pembuktian karena itu akan mempengaruhi perolehan suara PDIP di 2019,” ujarnya.

sk-002/RMOL.com